Loading...

Badko HMI Sumut: Kepala Daerah Jangan Lakukan Intervensi dan Intimidasi di Pemilu 2019

Loading...

Cektkp.id- Demi menjaga Netralitas Kepala Daerah dan menjalankan amanat undang-undang, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara Muhammad Alwi Hasbi Silalahi menghimbau, kepada seluruh kepala daerah serta perangkat RT/RW untuk menjaga netralitas dan tidak melakukan intervensi dan intimidasi pada pemilu serentak 2019 mendatang.

“Saya himbau kepada seluruh kepala daerah serta perangkat RT/RW untuk bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan apalagi sampai pada intervensi hingga mengarah pada intimidasi dipilpres maupun pileg pada April mendatang,” himbau Hasbi, Rabu (13/03/2019).

Terangnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menjaga netralitasnya pada pemilu.

Hasbi juga menyayangkan adanya indikasi praktek-praktek nepotisme yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah demi untuk memenangkan saudara-saudaranya, anak, menantu, adik/Kakak serta rekan-rekannya dalam pemilihan legislatif, dan Badko HMI Sumut siap melaporkan hal-hal pelanggaran hukum yang demikian.

Baca Juga  Ma'ruf Amin: Infrastruktur Memang Tak Bisa Dimakan, Tapi Bisa untuk Mencari Makan

“Kita sudah punya data dan barang bukti terkait adanya beberapa kepala daerah yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan praktek-praktek nepotisme, intervensi dan intimidasi demi untuk memenangkan saudara, rekan, adik/kakak dan kerabatnya dalam pemilihan legeslatif, dan Badko HMI Sumut siap mengawal dan mengawasi seluruh pemerintah daerah terkhusus di Sumatera Utara dan bahkan siap melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah,”tegas Hasbi.

Hasbi menilai, hal tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat undang-undang, menjaga etika dan menjaga situasi masyarakat agar tetap kondusif dan tidak terpecah belah.

“Proses penyelenggaraan pemilu harus kita jamin agar jauh dari pelanggaran-pelanggaran hukum dan jauh dari unsur intervensi, harus adil, jujur, demokratis, transparan dan jauh dari praktek intimidasi, itu kita harapkan agar situasi tetap kondusif dan menghindari pecah belah yang terjadi pada masyarakat,” terangnya.

Baca Juga  Jualan Tiga Kartu Sakti di Medan, Jokowi: yang Nggak Setuju Silakan Maju

Lanjutnya, jangan sampai kepala daerah yang melibatkan unsur RT/RW hadir dalam kegiatan kampanye, jika itu sampai dilakukan, menurutnya pelanggaran etika dan melaggar netralitas kepala daeeah, makanya ia meminta unsur penyelenggara melakukan pengawasan.

“KPU dan Bawaslu harus tegas dalam soal-soal itu, kita tidak ingin hasil demokrasi ini buruk dan tidak merepresentasikan masyarakat, tidak demokratis dan melahirkan pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang ‘sembarangan’, jika ada terbukti kepala daerah melakukan intervensi dan intimidasi saya meminta KPU dan Bawaslu untuk menindak tegas dan bila perlu rekomendasikan untuk mereka dipecat,” tutup Hasbi. (aul/cektkp/rel)