Loading...

Ganjar Pranowo: yang Berhak Menentukan Saya Melanggar Itu Mendagri Bukan Bawaslu

Loading...

Cektkp.id- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, Bawaslu Jateng telah “offside” atau melakukan kesalahan dengan menyatakan 35 kepala daerah, yang mengikuti deklarasi dukungan calon presiden melanggar etika berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

“Logikanya simpel saja, kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu? Wong itu bukan kewenangannya,” kata Ganjar di Semarang, Minggu malam.

Ia melanjutkan, “Oh, bukan, yang berhak menentukan itu Mendagri, lo kok sampeyan(Bawaslu Jateng) sudah menghukum saya. Wong `nyidang` saya belum kok, ya, terpaksa saya menganalisis sendiri karena semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya ini melanggar. Hari ini Bawaslu `offside`.”

Terkait dengan kewenangan penanganan itu, Ganjar juga telah memberi penjelasan kepada Bawaslu Provinsi Jateng.

Baca Juga  Romi Kena OTT KPK, Erick Thohir: Tak Ada Pengaruhnya dengan Elektabilitas Jokowi

Menurut Ganjar, jika Bawaslu Provinsi Jateng menemukan hal lain yang tidak menjadi kewenangannya dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu, semestinya tidak patut disampaikan, apalagi sampai memutuskan sebuah pelanggaran.

Padahal, kemarin Rofiuddin (anggota Bawaslu Provinsi Jateng) menyampaikan tidak ditemukan pelanggaran. Akan tetapi, dia memberi catatan bahwa ini melanggar etika berdasarkan UU Pemda,” ujar dia seperti dilansir Antara.

Mendengar hal tersebut, Ganjar kemudian menanyakan seputar kewenangan Bawaslu.

“Kalau kewenangan Bawaslu itu mengklarifikasi atau menguji pelanggaran pemilu ya berhenti di situ. Ganjar dan para bupati wali kota, yang sebenarnya mereka perannya tidak bupati wali kota, tetapi sebagai kader, melanggar atau tidak, titik. Kalau dia tidak melanggar mestinya tidak ditemukan pelanggaran, titik,” katanya.

Baca Juga  Spanduk PSI Soal LGBT Bakal Diturunkan

Meski keputusan Bawaslu Jateng sudah telanjur menjadi konsumsi publik, Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sama sekali belum menerima hasil rapat pleno dari lembaga pengawas pemilu itu.

Sumber: liputan6.com