Loading...

Koreksi Dua Jari Direktur IMF, Luhut dan Sri Mulyani Bakal Dilaporkan ke Bawaslu

Loading...

Cektkp.id- Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bakal dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Pelaporan ini terkait aksi Luhut yang mengkoreksi pose dua jari Managing Director IMF Christine Lagarde saat penutupan IMF World Bank.

“Memang ada rencana dari tim advokasi dan hukum dari BPN untuk melaporkan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat publik di perhelatan IMF di Bali beberapa waktu yang lalu,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno, di Kertanegara.

Eddy mengatakan, dalam video yang beredar sudah jelas bahwa Luhut terlihat mengajak Lagarde untuk berpose satu jari. Dari bukti suara yang didapatkan BPN Prabowo-Sandi juga ada pejabat negara mengarahkan Lagarde untuk melakukan pemiliahan terhadap salah satu kandidat pasangan calon

Baca Juga  Pemilih Terpelajar Lebih Pilih Prabowo Ketimbang Jokowi

“Videonya sudah jelas, juga ditunjukkan bahwa ada gerakan tangan yang ditujukan, mulai dari V diarahkan menjadi 1, dari 2 jadi 1 dan memang terlihat tidak hanya dengan kasat mata tapi audionya pun sudah menunjang apa yang menjadi pembicaraan tersebut dan jelas itu adalah pengarahan untuk melakukan pemiliahan terhadap salah satu kandidat pasangan calon,” ujarnya

Hal itu menurut Eddy sangat tidak diperbolehkan. Sebab itu dilakukan dalam forum publik yang penyelenggaraannya menggunakan dana APBN. “Itu adalah forum yang dibiayai oleh APBN dan dilakukan terhadap pejabat dari negara asing. Nah itu yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dari tim advokasi dan hukum untuk mengadukan ke Bawaslu,” kata Eddy

Baca Juga  Subkhan Bantah Minta Maaf via Surat di Medsos

Pengaduan ini akan dipimpin oleh Waketum Gerindra Sufmi Dasco. Segala materi dan bukti sudah disiapkan, dan pelaporan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Jadi menurut saya itu jadi hal yang sangat wajar, karena setiap dugaan yang kita anggap bisa menciderai pesta demokrasi kita, kita akan proses melalui jalur yang sudah ditetapkan yaitu jalur hukum dalam hal ini ke Bawaslu,” ujarnya.

sumber:viva.co.id