Loading...

Usulan Hak Angket, Bisa Jadi Bumerang bagi DPRD Sumut…Lah Kok Bisa? 

Loading...

Gubsu Erry Nuradi (tengah) foto bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman (ketiga dari kanan) dan pihak BPK Sumut beberapa waktu lalu. IST/CEKTKP

CEKTKP.ID, MEDAN –Pernyataan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ atas kinerjaGubernur Sumatera Utara (Sumut) yang gagal hanya akan jadi bumerang bagi lembaga legislatif.

Pasalnya, pernyataan itu tidak diikuti dengan tindakan berikutnya. Hal ini sehatusnya sudah menjadi tanggungjawab DPRD Sumut secara kelembagaan karena saat rekomendasi Pansus dibacakan dalam sidang paripurna, tidak ada yang interupsi atau keberatan.

“Lalu apa tujuan dibuat rekomendasi gagal? Apakah Pansus ingin mencari perhatian publik atau malah mencari perhatian gubernur? Untuk apa sebenarnya?” kata Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Senin (19/6/2018).

Sutrisno yang sedang melakukan kunjungan kerja (kanker) ke Daerah Pemilihan (Dapil) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) itu, mengatakan jika tak ada reward atau punishmen, maka seharusnya Pansus tak perlu mengeluarkan rekomendasi gagal.

Menurutnya, kata gagal itu adalah hasil evaluasi yang final. Dia mengibaratkan sistem perkuliahan. Jika seorang mahasiswa dinyatakan gagal studinya, maka dia akan di-drop-out, begitu juga jika sistem sekolah. Kata gagal harus berkonsekuensi tinggal kelas.

“Nah, setelah DPRD mengeluarkan rekomendasi gagal, lalu apa tindakan selanjutnya? Kalau hanya untuk didiamkan dan dimaklumi, berarti kita membiarkan orang gagal yang memimpin provinsi ini. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Belum lagi, rekomendasi itu juga berkonsekuensi pada integritas DPRD Sumut sebagai legislatif yang salah satu tugasnya adalah pengawasan. Rekomendasi ini juga akan merendahkan legislator.

“Kalau memang tidak ada tindakan lanjutan, seharusnya Pansus memikirkan dampak dari rekomendasi mereka. Jika tak siap melaksanakan kata gagal pada rekomendasi itu, maka sebaiknya mungkin dibuat saja, kinerja gubernur sangat baik, kurang baik, atau perlu dievaluasi. Bahkan, bisa saja rekomendasinya memuji setinggi langit. Sehingga rekomendasi itu tidak berdampak banyak seperti sekarang,” ujarnya.

Ketika dikatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merekomendasikan usulan hak angket, Sutrisno mengatakan itu dua hal yang berbeda.

Menurutnya, itu adalah sikap fraksi tapi Pansus bekerja mewakili DPRD Sumut secara keseluruhan.

“Tapi hingga sekarang Fraksi PKS juga tidak melakukan tindakan apapun. Hanya hari pertama saja. Ini sudah tiga minggu, belum juga ada action. Ini juga membuat saya bingung. Maunya apa mengusulkan hak angket, tapi tak direalisasikan?” ujarnya.

Baca Juga  KPU Minta Anggaran Rp 11 Triliun untuk Pelaksanaan Pilkada 2020

Sedangkan Ketua Pansus LKPJ Gubsu, Muhri Fauzi Hafiz dari Fraksi Partai Demokrat juga tak mau menanggapi pertanyaan wartawan.

Hal yang sama juga dilakukan Burhanudin Siregar, juri bicara Fraksi PKS. Setelah beberapa kali dikonfirmasi, Burhanudin selalu mengatakan agar sabar. “Sabar, nanti juga akan diberitahu,” katanya.

Sebelumnya,Burhanudin Siregar mengatakan, sikap fraksinya merupakanhasil pertimbangan yang matang.

Bukan hanya itu, dukungan dan masukan dari masyarakat juga menjadi dasar pengusulan pengajuan Hak Angket pada Gubernur Sumut dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Apakah masyarakat melihat ada prestasi nyata yang diraih Gubsu selain menghadiri acara-acara seremonial? Lebih sibuk berfoto sambil mengacungkan jempol dan tagline Sumut Paten daripada bekerja. Apa itu Sumut Paten? Belanja langsung dari APBD saja baru 1 persen dipakai, sedangkan untuk acara-acara, makan, pertemuan ini itu, penyerapan anggarannya cukup tinggi. Masyarakat bertanya, apa ini yang dinamakan Paten?,” kata Burhanudin via telepon selulernya, Minggu, 28 Mei lalu sekitar pukul 16.00WIB.

Burhanudin mengatakan, fraksi telah mengambil keputusan untuk menggalang dukungan kepada fraksi-fraksi lain agar dapat memenuhi syarat pengajuan Hak Angket.

“Hari Senin (29/5/2017) adalah hari efektif bekerja. Maka kami akan menggalang dukungan ke fraksi-fraksi lain,” imbuhnya.

Jika melihat tanggapan fraksi-fraksi lain dan juga rekomendasi Pansus LKPJ, maka dia optimis pengajuan hak angket ini akan berjalan dan terlaksana dengan baik.

“Sikap fraksi yang juga banyak yang memberikan penilaian negatif ditambah rekomendasi Pansus yang menyatakan Gubsu telah gagal, maka saya yakin teman-teman lain juga akan mendukung apa yang sudah diinisiasi oleh Fraksi PKS ini,” ujarnya.

Burhanudin mengatakan, syarat untuk mengajukan Hak Angket adalah dengan didukung oleh 2 fraksi atau minimal 15 orang anggota dewan.

Setelah itu, usulan akan diajukan ke Badan Musyarajah (Banmus) yang kemudian akan menjadwalkan rapat paripurna pengambilan keputusan.

“Nanti dalam paripurna itu akan diketahui, apakah hak angket dapat diteruskan atau tidak. Kalau diteruskan, maka akan memanggil Gubsu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya,” jelas Burhanudin.

Hak Angket yang dimaksud Burhanudin adalah sakahsatunya atas penggunaan tagline Sumut Paten karena jelas-jelas melanggar Perda No.5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga  Jokowi Sentil Yasonna Terkait Pernyataan Buronan KPK

Seharusnya,pembangunan Sumut dikembalikan kepada visi, “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”.

“Sejak awal pemerintahan ini, kita tidak mengenal Sumut Paten. Visi yang pertama saja masih jauh panggang daripada api. Lihatlah, ini harus terus kita perjuangkan sampai ada perubahan yang disepakati bersama-sama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD. Inilah visi yang telah tertuang pada dokumen perencanaan yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam kurun waktu 2013-2018,” ungkapnya.

F-PKS menilai penggunaan slogan paten juga berinplikasi pada pelanggaran UU Pilkada apabila jargon Paten dan penggunaan fasilitas negara sampai masa Pilkada.

Berdasarkan Kepmendagri800-35/2016tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2014, Sumut berada pada urutan ke-27 dari 33 provinsi di Indonesia. Sebagai pembanding dapat dilihat Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi pemekaran mampu menempatkan dirinya pada posisi ke-6.

“Daerah ini terus tertinggal dari daerah lain. Apa kita tidak malu? Apa yang bisa dibanggakan dari Sumut ini? Jalan yang kupak-kapik? Fasilitas yang buruk? Sedangkan pemerintahan kita tidak berbuat apa-apa selain berfoto mengacungkan jempol. Emangnya dengan foto jempol itu bisa merubah keadaan? Kan tidak,” ujarnya.

Sedangkan anggota DPRD Sumut lainnya, Mucrid Nasution juga menyatakan dukungan hak angket. Menurutnya, dari hak angket itulah akan diketahui apa maksud dan tujuan dari Sumut Paten yang sebenarnya.

“Dalam Perda No. 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak pernah ada kata paten. Yang ada Sumut Sejahtera. Jadi paten yang mana? Mau tau juga kita,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Coky ini.

Coky mengatakan tak heran jika melihat gencarnya kampanye Sumut Paten yang ditenggarai untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Erry Nuradi. Pasalnya, dia sangat yakin, Erry Nuradi dengan prestasi yang sangat minim akan dipercaya masyarakat untuk Pilgubsu 2018 nanti.

“Semua orang taulah Sumut Paten itu untuk kepentingan personal siapa. Jadi yang jelas, saya mendukung pengajuan hak angket,” ujarnya. (zip)