Loading...

Gawat! Hanya 600 Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Medan yang Kantongi Izin

Loading...

Cektkp.id, Medan- Anggota DPRD Medan  Daniel Pinem, mendesak agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk mendata ulang seluruh depot air isi ulang yang ada di Kota Medan.

Pasalnya dari 21 kecamatan dengan jumlah 151 kelurahan di Kota Medan, ternyata hanya kurang lebih 600 depot air isi ulang yang memiliki izin dari Dinkes Medan.

Fakta itu terungkap saat pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Minggu ( 19/1/2020), di Jalan Sakura I, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.

Pelaksanaan sosialisasi Perda itu dihadiri instansi terkait, tokoh masyarakat, dan ratusan warga sekitar.

“Kami mendesak agar Dinas Kesehatan melakukan pendataan ulang seluruh depot air isi ulang yang ada di Kota Medan.Dengan jumlah 21 kecamatan dan 151 kelurahan, masih ada ribuan depot isi ulang yang belum terdata ,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku prihatin dengan data tersebut, sehingga Dinkes didesak melakukan pengawasan/pemeriksaan berkala dan rutin dengan mengambil sampel air milik depot air.

“Bagaimana pun ini menyangkut kesehatan masyarakat jadi kualitas air minum harus benar-benar terjamin,” tegasnya.

Baca Juga  Jokowi Ingatkan Pelajar yang Diliburkan Jangan Main ke Warnet

Daniel mengatakan pengawasan ketat terhadap aktivitas usaha depot air minum isi ulang perlu ditingkatkan agar air yang dihasilkan sehat dan layak dikonsumsi masyarakat.

Sebab, lanjut Daniel, mengonsumsi air yang tidak berkualitas dapat mengganggu kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

“Jadi, saatnya melakukan pendataan dan memberi sanksi tegas terhadap depot-depot air isi ulang yang beroperasi tanpa izin,” tegas Daniel.

Terkait dengan aturan Perda No 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, kata Daniel sudah tercantum tarif retribusi kualitas air.

“Pasal 10 ayat 1 sudah jelas diatur mekanisme biaya untuk pemeriksaan kualitas air di Balai Laboratorium Kesehatan dimana untuk pemeriksaan bakteriologi hanya Rp 15.000 untuk satu kali pemeriksaan dan kimia terbatas Rp 25.000 untuk satu kali pemeriksaan. Dan untuk kimia lengkap Rp 175.000 untuk satu kali pemeriksaan per tahun,tarif ini untuk usaha kolam renang,” paparnya yang mendorong agar pengusaha depot air bisa melakukan memeriksa kualitas air yang dijual.

Sebelumnya, Nurmala Sari Pelaksanaan Harian Plt UPT Laboratorium Dinkes Kota Medan mengatakan, bahwa dari seluruh usaha depot air isi ulang di Kota Medan hanya terdata kurang lebih 600 depot air isi ulang.

Baca Juga  Sekjen DPR: Bukan Kebakaran, Sistem Aerosol Gedung DPR Terlalu Sensitif

“Untuk 600 depot air isi ulang ini kita data sampai akhir tahun kemarin. Ini data yang resmi kita miliki ,”katanya.

Nurmala berharap agar seluruh usaha depot air isi ulang dihimbau, untuk melakukan pemeriksaan secara berkala usaha air isi ulang yang dimiliki.

“Jika mengaju Perda No 7 Tahun 2016 ini biayanya sangat murah hanya Rp 15.000. Dan pemeriksaan bila mau dilakukan bisa melapor kepada Puskesmas terdekat, yang selanjutnya akan menurunkan tim yang selanjutnya hasilnya disampaikan ke Dinkes Kota Medan,” paparnya.

Perda No 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sendiri terdapat 30 pasal.

Selain mengatur tarif besaran pemeriksaan kualitas air juga mengatur objek retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 3 dalam hal ini objek kesehatan tersebut, yakni  puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan balai laboratorium kesehatan lingkungan yang dimiliki pemerintah daerah. (Cektkp/rom)