Loading...

Ribuan Buruh di Medan Tolak RUU Ketenagakerjaan dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Loading...

Cektkp.id- Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Buruh Bangkit Sumatera Utara (Gerbang Sumut) melakukan aksi di Gedung DPRD Sumut, Rabu (2/10/2019) sore.

Ratusan massa dari berbagai kelompok buruh datang dengan mengunakan sepeda motor pada pukul 14.30 WIB. Setibanya di depan DPRD Sumut, mereka langsung membantangkan spanduk berisi maklumat dan berorasi.

Mereka menyatakan menolak Revisi RUU Ketenagakerjaan, No 13 Tahun 2003, Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Berikan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat, Cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan tetapkan KHL 100 item bagi buruh, Hapuskan sistem kerja kontrak, outsourcing dan pemagangan, Cabut Permenaker RI Nomor 228 tahun 2019 tentang penggunaan tenaga kerja,RUU KUHPidana dan lainnya.

Baca Juga  Resepsi Pernikahan Anak Rektor UNM dan Sekda Sulsel Bikin Jalan Ditutup, Netizen: Perbuatan Zolim

“Kami cinta akan bangsa ini, kami cinta negeri ini. Negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, negeri yang besar sumber daya manusianya. Namun, bila negeri ini di dikte oleh investor terutama Amerika untuk dikuasai sumber daya alam dan manusianya tentu kami gusar,” ujar Orator dari mobil komando, Rabu (2/10/2019).

Mereka menyatakan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya, merupakan tanda bahwa buruh dan rakyat Indonesia menaruhkan harapan kepadanya. “Namun, harapan itu seakan pupus, mendengar pidato Presiden Jokowi Agustus lalu. Isi pidato Presien Jokowi terkesan mengagungkan investor asing,” jelas orator.

Menurut mereka, seharusnya di usia yang ke 74 tahun, pemerintah harusnya sudah bangsa ini berdaulat,baik dibidang ekonomi, politik dan budaya. “Tidak lagi harus di dikte oleh investor asing. Rancangan dan revisi undang undang sudah semestinya mensejahterakan rakyat,” tandasnya.

Baca Juga  Penasaran Lihat GMC, Ribuan Warga Medan Padati Kampus UMSU

Aksi tersebut pun mendapat tanggapan dari tiga orang anggota DPRD Sumut Hendro Susanto dan Dedi Iskandar dari Fraksi PKS serta Berkat Laoly dari Fraksi NasDem. Hendro menyatakan, dirinya setuju dengan tuntutan masa buruh. Ia pun menyampaikan tidak setuju dengan kenaikan Iuran BPJS.

“Akan disampaikan ke DPR RI aspirasi ini, agar tidak masuk Prolegnas 2019-2025,” tandasnya. (Cektkp/aul)