Loading...

Menag Bantah Terima Rp 70 Juta dari Eks Kakanwil Jatim

Loading...

Cektkp.id- Nama Menag muncul dalam dakwaan mantan Kakanwil Kemenag JawaTimur, Haris Hasanuddin, pada persudangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, (29/5). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah menerima Rp 70 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur tersebut.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa pada 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Haris memberikan Rp 50juta kepada Menag. Selanjutnya, pada 9 Maret 2019, bertempat di Tebu Ireng Jombang, dia kembali memberikan uang kepada Menag sejumlah Rp 20juta.

Jadi saya sungguh terkejut. Kenapa? Karena sungguh saya sama sekali tidak pernah menerima sebagaimana yang didakwakan itu. Rp 70 juta dalam dua kali pemberian katanya menurut dakwaan itu. 20 juta dan 50 juta. Jadi sama sekali saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima adanya hal seperti itu,” tegasnya di kantor Kemenag, Senin (3/6).

Dia menceritakan. saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya pada 1 Maret 2019, dia maupun ajudan dan petugas protokol yang mendampingi, mengaku tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Haris.

apalagi pemberian berupa uang sejumlah Rp 50juta,” ucap Menag.

Dia menegaskan, saat itu juga tidak ada pertemuan khusus dengan Haris. Menag mengaku hanya ke ruang transit hotel bersama beberapa pegawai dari jajaran Kanwil sekitar 10 menit sebelum acara dimulai. “Dari situ langsung mengisi acara. Selesai acara, saya langsung meninggalkan hotel,” lanjutnya.

Baca Juga  Kejati Sumut Tahan Plt Kadis Perkim Madina dan Dua Orang PPK

Dia melanjutkan, pada 9 Maret 2019 di Tebu Ireng Jombang, Haris memang memberikan uang. Jumlahnya Rp 10juta bukan Rp 20juta. Namun, uang tersebut diberikan Haris kepada ajudan Menag, bukan kepada Menag.

Menurut Menag, maksud dan tujuan Haris memberikan uang tersebut kepada ajudannya tidak jelas. Ketika hal itu ditanyakan oleh ajudan Menag, Haris mengatakan bahwa uang itu sebagai honorarium tambahan. Uang tersebut juga baru disampaikan ajudan kepada Menag setelah sampai di Jakarta.

“Jadi sejak awal, saya memang tidak tahu adanya pemberian uang tersebut,” tandasnya.

Saat uang itu disampaikan oleh ajudan, Menag menolak menerimanya. Menag merasa tidak berhak atas uang tersebut karena tidak memiliki acara apapun yang digelar Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Saya sudah meminta ajudan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Haris. Namun, mengingat ajudan tidak pernah bisa bertemu langsung dengan Haris, maka uang tersebut masih disimpan dan baru dilaporkan kembali oleh Ajudan kepada saya pada 22 Maret 2019,” terang Menag.

“Akhirnya, uang tersebut dilaporkan ke KPK pada 26 Maret 2019. Pelaporan uang Rp 10juta itu sebagai bentuk komitmen saya terhadap pencegahan tindak gratifikasi,” sambungnya.

Baca Juga  Mahasiswa Desak KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan di Lombok Utara

Ini sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, di mana Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Laporan gratifikasi bisa dilakukan dalam rentang 30 hari kerja sejak diterima. Sementara pasal 2 ayat (2) Peraturan KPK tersebut mengatur, pelaporan gratifikasi dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

“Kalau Haris menyerahkan uang Rp 10 juta itu ke ajudan pada 9 Maret, selang 17 hari kalender, uang itu sudah dilaporkan ke KPK. Hitungannya, gratifikasi itu sudah dilaporkan dalam 12 hari kerja,” ujarnya.

Sumber: merdeka.com