Dugaan Pungli di Kampus Polmed Dilapor ke Anggota DPRD Sumut, Wow Jumlahnya Cukup Fantastis Bro…

Ilustrasi

CEKTKP.ID, MEDAN Dunia pendidikan Sumatera Utara (Sumut) kembali tercoreng dengan praktik pungutan liar alias pungli.

Kali ini, praktik haram itu diduga terjadi di Kampus Politeknik Negeri Medan atau yang biasa disebut Polmed.

Praktik pungli yang disebut-sebut sudah terjadi dan berlangsung selama beberapa tahun itu, terbilang cukup fenomenal.

Bagaimana tidak? Nominal uang yang dipungli oleh manajemen kampus terhadap para mahasiswanya, terutama mahasiswa baru sebesar Rp4 juta permahasiswa.

Bila dihitung-hitung, andai mahasiswa baru yang masuk ke Polmed setiap tahunnya 500 orang saja, jika dikalikan Rp4 juta, totalnya bisa mencapai Rp2 miliar. Angka yang cukup fantastis. Jika jumlah itu dikalikan 5 tahun, nominal yang sudah diraup Polmed dari para mahasiswanya mencapai Rp10 miliar.

Nah, praktik pungli ini terbilang halus dan seolah legal, di mana manajemen kampus menggunakan dalih Sumbangan Peningkatan Mutu (SPM).

Uang SPM yang harus dibayar para mahasiswa itu, tertera pada lembar pengumuman penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya.

Mirisnya, dari informasi yang dihimpun wartawan, Rabu (24/1/2018), menyebutkan uang yang terkumpul dari praktik haram pungli ‘SPM’ itu ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pendidikan, melainkan dipakai untuk biaya plesiran dan foya-foya para dosen.

Baca Juga  Innalillahi, Bocah 5 Tahun Tewas di Kolam Renang Hotel Ini...

Lantas, apakah pengutipan uang SPM oleh Polmed itu dilarang atau diperbolehkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)?

Dari penelusuran yang dilakukan, ternyata oh ternyata, fakta itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud.

Lebih jelasnya pada Pasal 5 yang berbunyi, “Perguruan Tinggi Negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan pungutan lain dst…”

Terkait kasus itu, Ayub Syaiful, Ketua Alumni Polmed yang dikonfirmasi wartawan via seluler, Senin (22/1/2018) sore, pukul 17.16 WIB, membenarkannya. “Iya, itu sudah sejak tahun 2013 lalu,” akunya.

Ditanya benarkah kasus itu sudah dia laporkan ke anggota DPRD Sumut, namun sampai saat ini tak kunjung ditindaklanjuti, Ayub juga membenarkan. Bahkan dia langsung menyebut nama anggota DPRD Sumut itu, yakni Muhri Fauzi Hafiz. “Iya, Muhri Fauzi Hafiz namanya,” sebut Ayub.

Lantas, di sela-sela perbincangan, Ayub mengajak wartawan untuk bertemu esok harinya, Selasa (23/1/2018). Alasannya, akan memberikan bukti-bukti pungli tersebut. “Besok (Selasa) kita jumpa ya, soalnya bukti-buktinya ada sama kawan,” katanya.

Baca Juga  Lagi, Bareskrim Polri Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian, Pelaku Berasal dari Sini...

Selasa (23/1/2018) siang, sekira pukul 13.17 WIB, wartawan menghubungi Ayub. Namun meski nomor handphonenya terdengar aktif, Ayub tak bersedia mengangkatnya. Tak putus asa, wartawan kembali menghubungi Ayub sekira pukul 13.20 WIB, lagi-lagi Ayub tak mengangkat handphonenya.

Wartawan pun kemudian mengirim pesan singkat atau SMS ke nomor handphone Ayub mempertanyakan, apakah jadi jumpa, tapi sampai saat ini Ayub tak juga memberikan balasan.

Terpisah, anggota DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz yang dikonfirmasi via seluler, tak bisa berkilah kalau dia memang menerima laporan pungli di Polmed tersebut. “Oh iya, laporannya dari ketua alumninya, Ayub namanya,” aku politisi Partai Demokrat ini.

Saat ditanya sudah seperti apa tindaklanjutnya dalam kasus pungli itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut ini malah terkesan mengalihkan jawaban. “Iya, beritakan saja bang,” katanya. (anto)