Ramai-Ramai Massa LSM Penjara Datangi Kejatisu, Ini Tuntutannya…

Massa aksi saat berdemo di depan Kantor Kejatisu beberapa waktu lalu. IST/CEKTKP

CEKTKP.ID, MEDAN – Elemen massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Sumatera Utara (Sumut) mendesak Kejakaaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk mengambil alih dan menuntaskan kasus dugaan korupai dana PKK Kabupaten Dairi tahun 2016 sebesar Rp1,8 miliar.

Desakan itu disampaikan Sekretaris DPD LSM Penjara Sumut, Feri Nofirman Tanjung, Selasa (19/12/2017) di Medan.

Dia menyebut, kasus yang diduga membelit istri Bupati Dairi tersebut tak kunjung tuntas ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi.

“Tujuannya, agar jangan ada kesan membiarkan kasus mengendap dan dipeti-eskan,” kata Feri Nofirman Tanjung.

Desakan itu juga, kata Feri Nofirman, sudah disuarakan langsung dengan menggelar aksi di depan Kantor Kejatisu, Jalan AH Nasution, pada Jumat, 8 Desember 2017 lalu, berbarengan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI), 9 Desember 2017.

“Kami menyampaikan keluhan masyarakat Sumut yang sudah sangat kecewa dengan banyaknya kasus yang ditangani aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi. Salah satunya adalah dugaan korupsi Dana PKK di Kabupaten Dairi yang anggarannya mencapai Rp1,8 miliar sampai saat ini belum tuntas,” katanya.

Dia mewanti-wanti Kejatisu, agar kasus yang diduga melibatkan istri pejabat di Dairi itu jangan sampai dihentikan begitu saja.

“Apakah karena kasus tersebut melibatkan istri pejabat makanya tidak diusut tuntas? Atau ada kepentingan lain dalam persoalan tersebut, kita meminta ketegasan aparat penegak hukum mengusutnya,” ungkapnya.

Dalam aksi itu juga, sambung Feri Nofirman, kasus lain yang mereka soroti adalah kasus suap interpelasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menganggap, penanganan kasus yang membelit banyak orang mulai dari pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) maupun legislatif DPRD Sumut itu terbilang tebang pilih.

“Kasus suap interpelasi yang telah menjebloskan mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho harus diusut tuntas. Masyarakat Sumut juga sudah tau dalam sidang-sidang terungkap bahwa beberapa kepala dinas dituding ikut menyetor uang kepada anggota DPRD, namun sampai sekarang belum ditangani. Bahkan, ibu Evi Diana Erry Nuradi juga mengembalikan uang dugaan suap, tapi kenapa tak ada kelanjutannya,” tegasnya.

Dikatakannya, suap interpelasi KPK sebenarnya sudah memanggil semua kepala dinas di Pemprovsu namun hanya anggota dewanlah yang menanggu resikonya.

“Kita semua tau Bukit Tambunan (Mantan Kadisnaker Sumut) dipanggil, namun sampai sekarang belum ada tindaklajutnya. Karena itu, kami meminta kasus ini terus diungkap oleh KPK,” pintanya.

Selain itu, DPD LSM Penjara mempertanyakan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2014-2015.

“Kami juga mendesak agar dugaan korupsi di Dishub Kota Medan juga segera dituntaskan Kejatisu,” pintanya. (anto)