Pungli Pengurusan Izin DPM-PPTSP Sumut, Akhirnya Tersangka Corneti Sinaga Diserahkan ke Jaksa…

Ilustrasi

CEKTKP.ID, MEDAN – Corneti Sinaga, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Pemprov Sumut telah diserahkan penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk persidangan.

Wanita berkacamata minus itu diserahkan ke jaksa berikut barang bukti, Senin (27/11/2017) lalu, setelah sebelumnya, Rabu (22/11), berkas pemeriksaan Corneti Sinaga dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU Kejatisu.

Direktur Reskrimsus Poldasu, Kombes Pol Toga Panjaitan melalui Kasubdit III/Tipikor, AKBP Putu ketika dikonfirmasi membenarkan penyerahan tersangka dan barang bukti itu.

“Kemarin kita sudah serangkan tersangka Corneti br Sinaga dan barang bukti ke JPU,” ujar Putu, Rabu (29/11/2017).

Baca Juga  Setya Novanto Curhat Soal Makanan dan Obat di Tahanan KPK

Sebelumnya, berkas kasus pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Corneti Sinaga tersebut sempat dikembalikan jaksa kepada penyidik.

Diketahui, penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Khairri Rozzi Nasution yang merupakan anak buah dari Corneti Sinaga karena melakukan pungli pengurusan izin Air Bawah Tanah (ABT) kepada pemohon, PT Bilah Plantindo dan PT Pangkatan Indonesia, pada Kamis, 31 Agustus 2017 lalu.

Dalam OTT itu, petugas menyita barang bukti uang sebesar Rp8,5 juta, 8 eksemplar dokumen pengusulan izin ABT PT Bilah Plantindo dan PT Pangkatan Indonesia serta delapan eksemplar dokumen izin ABT PT Bilah Plantindo dan PT Pangkatan Indonesia.

Baca Juga  Selidiki Dugaan Penjualan Aset PD Pasar, Polda Sumut Periksa 11 Orang

Berdasarkan keterangan Khairri Rozzi Nasution, Cornetti Sinaga diketahui memerintahkan Khairri Rozzi meminta uang pembayaran terhadap pengurusan izin ABT kepada pemohon, PT Bilah Plantindo dan PT Pangkatan Indonesia.

Dalam kasus ini, Corneti dan Khairri Rozzi Nasution disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (anto)