Loading...

Kasus Korupsi Disdik Karo, Muslim Muis Bersedia Jadi Dosen Hukum Bagi Kombes Toga Panjaitan… 

Loading...

Direktur Reskrimsus Poldasu Kombes Toga H Panjaitan (kiri) dan Direktur PusHpa Sumut Muslim Muia (kanan). ANTO/CEKTKP

CEKTKP.ID, MEDAN-Mengenai kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) yang sampai sekarang tak jelas juntrungannya, membuat gerah banyak pihak.

Salah satunya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan (Pushpa), MuslimMuis.

Kepada wartawan, Selasa (13/6/2017), Muslim mengatakan, sejak awal dirinya sudah menilai ada yang aneh danjanggal dalam kasus tersebut. Pasalnya, OTT dilakukan pas menjelangtahun baru. Kemudian, kelima PNS itu diamankan dari café, bukan dari kantor.

“Aku sejak awal sudah menduga dan menilai ada yang janggal dalam kasusitu. Sebab, proses penangkapannya dilakukan di luar kantor. Apalagisaat itu menjelang tahun baru, sehingga kuat dugaan OTT itu dilakukanuntuk mencari uang tahun baru,” katanya.

Di sisi lain, sambung dia, kelima PNS itu tidak melakukan perlawanan hukum kepada Penyidik dengan melakukan prapradilan untuk menguji alat bukti dan proses penangkapan yang dilakukan penyidik tersebut.

“Harusnya diprapradilankan dong, bukan dibiarkan. Sehingga kuat dugaansaya kalau mereka (penyidik dan lima PNS) sudah sama-sama mengertidalam arti kata setali tiga uang. Alhasil kasusnya tidak jadi disidik polisi dengan alasan tidak cukup bukti,” ujarnya.

Terlepas dari itu, tambah Muslim, ketidak mampuan penyidik TipikorPolda Sumut membuktikan dugaan korupsi lima PNS tersebutmengindikasikan kualitas atau pemahaman hukum penyidik masih perludiasah dan harus banyak belajar.

Baca Juga  Kasus Suap Proyek Bakamla, KPK Belum Mengusut Dugaan Keterlibatan Keluarga Jokowi Gara-gara Politikus PDIP Kabur

“Ini sudah cukup menjadi bukti. Kalau penyidik harus kuliah lagitentang hukum pidana. Supaya jangan asal main tangkap, jangan asalmain serobot. Masa gara-gara membawa uang ratusan juta ditangkap dandituding korupsi? Apa gak boleh lagi masyarakat itu punyauang?” sebutnya.

Karena itu, tambah Muslim, Direktur Direktorat Reserse dan KriminalKhusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol TogaH Panjaitan sudah layak diganti atau dicopot.

“Direkturnya harus kuliah lagi tuh, harus belajar dan banyak membaca tentang tata carapenyelidikan. Harus banyak berdiskusi tentang KUHAP. Saya bersediamengajarinya jika dibutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut hinggakini belum menerima hasil audit yang dilakukan tim Pengawasan Daerah(Pengda) Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) atas dugaan korupsi pembangunan Unit SekolahBaru (USB) TA 2016.

Padahal, 28 Desember 2016 lalu, Tipikor Polda Sumut melakukan OperasiTangkap Tangan (OTT) terhadap lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) DinasPendidikan (Disdik) Kabupaten Karo.

Kelimanya berinisial EP selakuPelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Menengah PertamaNegeri (SMPN) 4 Kabanjahe, EP Guru Sekolah SMPN 1 Kabanjahe, EW, TataUsaha (TU) SMPN 1, Kabanjahe, TS, seorang wali peserta didik di SMPN1, Kabanjahe dan FJG, seorang staf Pendidikan Mengenah (Dikmen) DisdikKabupaten Karo.

Para PNS tersebut diamankan polisi dari kafe Simole, Kabanjahe, TanahKaro, sekitar pukul 14.00 WIB. Dari kelimanya disita uang tunaisenilai Rp Rp170.110.000 yang diduga bersumber dari dari proyekpembangunan USB TA 201 Selain uang tunai, juga disita 6 unit handphone, dokumen serta dua blok Kwitansi.

Baca Juga  Dugaan Korupsi Kegiatan Kemah Apel Pemuda Islam Indonesia, Polisi Belum Ada Rencana Panggil Menpora

Namun, Senin 3 April 2017 lalu, Polda Sumut melimpahkan proses audit kasus tersebut ke Pengda Kabupaten Karo dengan maksud untuk menelusuri ada atau tidaknya unsur Korupsi dalam kasus tersebut.

“Setelah empat bulanperoses penyelidikan, penyidik Tipikor akhirnya melimpahkan kasus ituke Pengda Kabupaten Karo. Kita (Polda) mempercayakan kepada timpemeriksa (audit) internal melakukan pemeriksaan,” kata KasubbidPenmas Polda Sumut,AKBP MP Nainggolan kepada wartawan.

Menurut Nainggolan, penyidik Tipikor melakukan itu lantaran tidak adanya ditemukan dua alat bukti dan keterangan saksi sebagai permulaanyang cukup untuk menetapkan kelima PNS Disdik Karo itu sebagaitersangka.

“Jadi, tugas tim penyidik internal Disdik Karo itumenelusuri sumber uang yang disita dari kelima PNS tersebut. Apakah uang itu bagian dari korupsi atau tidak. Itu perlu dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Terpisah, Kasubdit III/Tipikor Polda Sumut,AKBP Putu mengatakan, hingga kini penyidik Tipikor belum jugamenerima laporan informasi dari Pengda Kabupaten Karo atas audit yangdilakukannya.

“Sampai sekarang ini saya belum terima informasi dan hasil auditnya. Begitupun, saya akan kroscek dulu kebenarannyaya,” kata Putu. (anto)