Loading...

Perusahaan Usul Pangkas Uang THR 50 Persen, Buruh Menolak, Pemerintah Harus Tegas

Loading...

Cektkp.id- Sejumlah serikat buruh kompak bersikap keras menolak wacana pengusaha yang memangkas dana Tunjangan Hari Raya (THR) hingga sebesar 50 persen, yang diklaim akibat pandemi virus corona di  Indonesia.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyebut bahwa rencana pemotongan uang THR hingga 50 persen dianggap tidak rasional. Hal ini karena kegiatan produksi pabrik masih normal di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan tidak lama lagi Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, akan jatuh pada Mei 2020.

“Pastinya alokasi anggaran udah disiapkan dong, oleh perusahaan,” tegas Sekretaris Jenderal FSPMI, Riden Hatam Aziz saat dikonfirmasi Merdeka.com pada Jumat (27/3/2020).

THR keagamaan bagi Aziz merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan secara penuh oleh setiap perusahaan kepada karyawan yang masih terikat aturan kontrak yang sah.

Jika kebijakan tersebut diterapkan, Aziz berujar, kemampuan daya beli para buruh akan semakin menurun. Mengingat di musim bulan suci Ramadhan berbagai harga kebutuhan pokok  cenderung mengalami kenaikan.

Baca Juga  Sah! Presiden Sampai Kepala Daerah Tak dapat THR

Untuk itu FSPMI mendorong pemerintah tegas menolak usulan pengusaha terkait kebijakan pemotongan dana THR karena dinilai sangat merugikan kaumi buruh di berbagai wilayah Indonesia.

“Satu minggu yang lalu, kami sudah surati presiden Jokowi. Semoga THR tidak dipangkas,” pungkas Aziz.

Semantara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  juga menolak keras rencana pengusaha membayar THR sebesar 50 persen, yang diklaim akibat kesulitan ekonomi saat pandemi corona berlangsung.

“Karena itu, KSPI meminta pemerintah tidak mengabulkan usulan pengusaha yang ingin memberikan THR hanya 50 persen dan tidak membayar upah buruh yang diliburkan secara penuh,” kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya Kamis (26/3).

Kemudian Iqbal menyebutkab bahwa ketika upah buruh tidak dibayar penuh, akibatnya daya beli buruh menurun. Apalagi saat Ramadhan dan lebaran, kebutuhan buruh meningkat tajam.

Bahkan di lapangan Iqbal mengklaim terdapat ketidakadilan yang dialami kaum buruh, khususnya di industri tekstil dan garmen. Seperti di Jawa Barat yang meliburkan buruhnya dengan hanya membayar upah sekitar 25 persen, di Jawa Tengah  buruh hanya dibayar 50 persen bagi mereka yang masih aktif bekerja, dan di Jawa Timur terdapat pengusaha yang tidak membayar upah buruh yang tidak bekerja karena mengaku tidak lagi memiliki uang.

Baca Juga  Bank Sumut Raih Peringkat Dua Infobank Digital Brand Award

“Apalagi kalau pemerintah mengabulkan membayar THR sebesar 50 persen. Maka nasib buruh akan semakin terpuruk,” terangnya.

Mewakili kaum buruh Iqbal meminta pemerintah untuk menolak keras terkait usulan pengusaha untuk memangkas THR keagaamaan bagi karyawannya. Bahkan ia tidak segan akan menggelar demontrasi sebagai bentuk protes, apabila kebijakan tersebut diterapkan.

Sumber: liputan6.com