Loading...

Ketua Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu Minta Perusahaan Leasing Patuhi Instruksi Presiden

Loading...

Cektkp.id, Medan- Perusahaan pembiayaan kredit berupa peminjaman lunak kepada para pedagang hingga perusahaan leasing, didesak untuk mematuhi aturan tegas Presiden Republik Indonesia Jokowi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Suwarno, Ketua Umum DPP Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P4B) kepada wartawan, Selasa (24/3/2020), menyikapi akan keputusan langsung Presiden Republik Indonesia Jokowi.

“Kita memberikan apresiasi tertinggi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, yang telah bijak mengambil satu keputusan karena secara tidak langsung sudah berpihak kepada rakyat terutama para pedagang. Atas dasar keputusan ini kita berharap agar lembaga pembiayaan baik bank, lembaga peminjaman hingga leasing bisa menaati instruksi Presiden sebagai kepala negara,” kata Suwarno.

Ia menambahkan juga agar pihak penagihan atau pun debt collector dapat mematuhi aturan tersebut.

“Instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi ini agar bisa menjadi acuan tertinggi pihak perusahaan dengan tidak melibatkan para debt collector baik yang menangih secara langsung atau pun via ponsel. Karena ditengah mewabahnya virus Corona terutama dengan adanya instruksi agar masyarakat tidak keluar, jelas berbagai lini sektor terutama kalangan pedagang atau UMKM sudah mengalami penurunan penghasilan terutama para pekerja. Disinilah seluruh pihak harus bijak dan paham kondisi saat ini,” katanya.

Baca Juga  Gagal Deteksi Corona, Spanyol Kembalikan Rapid Test yang Dibeli dari China

Namun, sambung Suwarno agar aturan yang disampaikan oleh Presiden tersebut bila berjalan dapat dikeluarkan sebuah surat keputusan sebagai dasar ajuan.

“Untuk memperkuat keputusan yang dikeluarkan kami berharap agar segera dibuat surat keputusan yang disampaikan kepada seluruh sektor lembaga keuangan atau pun leasing dan lainnya sehingga bisa dipatuhi ,” katanya.

Suwarno mengatakan sebelum adanya keputusan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membuat himbauan secara lisan, tapi tidak dipatuhi.

“Fakta yang kami temukan banyak para pedagang yang berjualan serta melakukan peminjaman modal usaha demi kelangsungan usahanya, sangat terganggu karena sistem penangihan masih berjalan saat adanya instruksi dari OJK. Atas dasar inilah kami berharap agar pemimpin negara ini bijak dengan mengeluarkan langsung surat himbauannya sehingga dapat dipatuhi,” tegas Suwarno seraya berharap agar Pemko Medan bisa memberikan bantuan yang secara transparan kepada para pelaku usaha mikro terutama pedagang secara transparan. (Cektkp/rom)