Loading...

Centre Point Mall Nunggak Pajak Rp 25 Miliar

Loading...

Cektkp.id, Medan- Jumlah wajib pajak yang tidak mau membayarkan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan cukup banyak. Bahkan, mencapai triliunan rupiah. Tunggakan tersebut terhitung sejak tahun 1994 sampai 2019.

Hal ini disampaikan Kepala BP2RD Kota Medan, Suherman. “Cukup banyak jumlah wajib pajak yang menunggak membayar PBB. Beberapa wajib pajak yang menunggak PBB antara lain, Centre Point sebesar Rp 25 miliar. Pusat perbelanjaan ini menunggak sejak 2015 lalu. Mereka hanya membayar 2017. Kemudian Hotel Radison sebesar Rp400 juta lebih sejak dua tahun terakhir, Semba Cafe sebesar Rp94 juta lebih yang menunggak sejak 2014 lalu. Selanjutnya, PT ARB sebesar Rp1,5 miliar dan lainnya,” terang Suherman saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/9/2019).

Lebih lanjut, Suherman bilang, dirinya sudah menandatangani surat perintah tugas (SPT) kepada stafnya untuk melakukan penagihan.

“Para wajib pajak yang menunggak PBB dengan jumlah yang besar maupun kecil akan kami tagih. Bahkan, SPT untuk memerintahkan staff turun ke lapangan sudah ditandatangani,” ujarnya.

Baca Juga  Kompensasi PLN Jangan Pilih Kasih

Menurut Suherman lagi, pihaknya sudah menyiapkan beberapa strategi dalam melakukan penagihan dan menarik pembayaran PBB ini. Beberapa cara dilakukan adalah dengan menggandeng Bank Sumut untuk memberikan pinajaman kepada wajib pajak untuk membayar PBB.

“Selama ini, Bank Sumut mengejar pemerintah kota maupun kabupaten untuk mencari uang masuk. Seharusnya, Bank Sumut memberikan solusi ibarat memberikan sistem utang kepada wajib pajak yang menunggak membayar PBB. Karena, pembayaran PBB itukan tidak boleh cicil. Jadi, kalau mereka minjam dengan Bank Sumut, bank itu melunaskan kepada kami dan wajib pajak membayar Bank Sumut dengan cara mencicil. Jadi tidak berat karena jumlahnya cukup besar. Selain itu, dananya bisa diputar kembali,” bebernya.

Selain itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk melakukan pemotongan biaya sewa gedung atau tempat yang digunakan bagi kegiatan pemerintah yang dananya bersumber dari APBD Kota Medan. Begitu juga untuk pejabat dan staf ASN pembayaran PBB nya langsung dipotong dari TPP. “Untuk ini akan kami bahas lagi lebih lanjut,” tambahnya.

Baca Juga  Bank Mandiri: Tetap Tenang, Kami Pastikan Rekening Nasabah Aman

Untuk 2019, target PBB kata Suherman mencapai Rp515 miliar. Sedangkan yang sudah diperoleh saat ini sebesar Rp319 miliar lebih atau 77%. “Total target PAD khusus dikelola BPRD Kota Medan untuk 2019 sebesar Rp1,6 triliun. Sedangkan di 2020 direncanakan target PAD dikelola BPRD Kota Medan sebesar Rp1,8 triliun,” pungkasnya. (cektkp)