Loading...

500 Ribu PNS Tertipu Investasi Ilegal Karena Mau Cepat Kaya

Loading...

Cektkp.id, Medan – Masyarakat Indonesia kini sudah memiliki kesadaran untuk melakukan investasi. Namun, masyarakat yang melakukan investasi masih memiliki kemampuan yang kurang soal literasi di idang keuangan dan teknologi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK KR5 Sumbagut, Yusup Ansori, dalam sosialisasi waspada investasi ilegal yang digelar OJK Sumut, Kamis (5/9/2019).

“Masih banyak masyarakat yang rentan untuk dijadikan objek penipuan, kondisi demikian sering dimanfaatkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Dikatakannya, dengan menawarkan jasa atau produk keuangan atau jenis investasi yang menjanjikan keuntungan yang tinggi, tidak jarang pula praktek-praktek investasi tersebut juga dimanfaatkan atau juga memanfaatkan figur-figur yang cukup dikenal masyarakat dengan menggunakan ragam media.

“Maraknya penawaran investasi ditegaskannya investasi ilegal inilah menjadi alasan perlunya pencegahan dan penanganan yang efektif untuk setiap dugaan tindak pidana di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sehingga tidak menimbulkan korban dan materi yang lebih banyak lagi,” ujarnya.

Baca Juga  Bayar Kompensasi ke 22 Juta Pelanggan, PLN Bakal Potong Gaji Karyawan

Sementara itu, Kepala biro perundang undangan Bappeti, M Syist mengatakan kegunaan sosialisasi yang digelar OJK adalah agar masyarakat perlu berhati-hati terhadap penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

“Izin usaha wajib melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). penawaran yang dapat merugikan masyarakat masih marak terjadi saat ini,” ujarnya.

Perusahaan harus memiliki izin untuk menawarkan produk investasi kepada masyarakat.

Aktivitas dari para entitas yang tidak memiliki izin maupun persetujuan dari Bappebti masih salah dipantau.

“Pengaduan masyarakat juga menjadi bahan penelitian seperti dalam aktivitas seminar edukasi dengan menjanjikan keuntungan investasi yang tinggi, pendapatan tetap, maupun bagi hasil untuk menarik calon nasabah,” katanya.

Untuk mencegah berlangsungnya kegiatan usaha ilegal di bidang PBK tersebut, Bappebti memiliki wewenang untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti.

Baca Juga  Warga Mekarjaya Depok dapat Surat Tagihan BPJS Rp 9 Miliar

Dikesempatan yang sama, Ketua Satgas Waspada Investasi, Longam L Tobing mengatakan, bahwa dari 10 tahun belakangan ada masyarakat dirugikan karena investasi ilegal, mencapai Rp 88 triliun.

“Herannya yang ditipu ada dari PNS yang berjumlah 500 ribuan orang, bayangkan bagaimana mereka bisa ditipu, karena mau cepat kaya,” katanya.

Dikatakannya, banyak masyarakat yang tertipu dengan bunga yang besar padahal tidak masuk akal.

“Untuk itu, cobalah untuk dapat memahami apa itu investasi supaya tidak tertipu, siapa yang tidak mau kaya, hanya saja jangan salah mencari investasi,” pungkasnya. (Cektkp/rel)